PARIWISATA dunia sedang memasuki babak baru. Pasca Pandemi Covid-19 sektor ini tidak hanya berusaha pulih, tetapi juga bertransformasi. Tahun 2026 ini diprediksi menjadi fase konsolidasi global, dimana kualitas, keberlanjutan, dan dampak sosial pariwisata akan jauh lebih menentukan dibandingkan sekedar angka kunjungan.
Indonesia sebagai negara mega-diversity dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, berada di persimpangan penting, apakah akan menjadi pemain utama pariwisata global, atau justru jadi target dan gagal beradaptasi dengan perubahan tren pariwisata Dunia?
Kilas balik pariwisata Indonesia tahun 2025:
Tahun 2025 menandai satu momentum kunci dalam kebangkitan pariwisata global dan nasional. Sektor yang sempat terpuruk akibat pandemi kini semakin pulih, namun bukan kembali seperti dulu, melainkan berubah bentuk, pola permintaan dan arah pengembangannya.
Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa akumulasi kunjungan dari Januari-September 2025 telah mencapai sekitar 11,43 juta kunjungan, meningkat sekitar 10 % dibanding tahun 2024. Selain itu, proyeksi pemerintah menargetkan 14,6 hingga 16 juta wisatawan asing pada akhir tahun 2025. Tren positif ini didorong oleh strategi promosi yang lebih tajam terhadap pasar prioritas, termasuk negara-negara di Asia Tenggara serta Australia dan Eropa.
Tahun 2025 menunjukkan wajah pariwisata Indonesia yang paradoksal. Di satu sisi, terjadi peningkatan signifikan kunjungan wisatawan internasional dan domestik. Berbagai kebijakan inovatif dari Kementerian Pariwisata, mendorong digitalisasi, promosi global, serta kampanye pariwisata berkelanjutan. Namun di sisi lain, masalah klasik belum sepenuhnya teratasi.
Berdasarkan kajian akademik yang saya tulis sebelumnya, pariwisata Indonesia masih menghadapi ketimpangan geografis yang serius. Bali tetap menjadi magnet utama, sementara banyak daerah lain dengan potensi budaya dan alam yang juga cukup tinggi termasuk wilayah Sumatera dan Timur Indonesia belum menikmati manfaat ekonomi pariwisata secara optimal. Ketimpangan ini tidak hanya menciptakan tekanan lingkungan di destinasi populer, tetapi juga memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Selain itu,wisatawan domestik belum sepenuhnya berdampak pada ekonomi formal. Fenomena wisata murah, singkat, dan minim belanja membuat perputaran ekonomi lokal berjalan lambat. Di saat yang sama, kualitas sumber daya manusia pariwisata masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama di destinasi berkembang.
Tahun 2025, pariwisata Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan pascapandemi COVID-19. Berbagai inovasi kebijakan di bawah kepemimpinan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sejak akhir 2024 menandai komitmen baru terhadap pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Meski demikian, sektor ini masih dihadapkan pada sejumlah persoalan mendasar yang bersifat struktural.
Upaya mitigasi dampak pariwisata massal telah dilakukan, antara lain melalui moratorium pembangunan hotel baru di Bali dan penerapan pajak wisatawan asing. Namun, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya efektif. Sejumlah kajian dan laporan menunjukkan lemahnya transparansi serta minimnya pengawasan dalam pemanfaatan dana pariwisata, sehingga dampaknya terhadap konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal masih terbatas.
Di sisi domestik, wisatawan Nusantara termasuk lebih dari 123 juta perjalanan selama periode Lebaran 2025 belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan dampak ekonomi formal. Banyak perjalanan bersifat singkat dengan tingkat belanja rendah, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan daerah dan pelaku usaha resmi masih terbatas. Integrasi sektor informal ke dalam ekosistem pariwisata formal menjadi agenda penting ke depan.
Meski demikian, sejumlah capaian patut diapresiasi. Kunjungan wisatawan mancanegara meningkat signifikan, perjalanan domestik melampaui satu miliar, dan program seperti Tourism 5.0 serta Clean Tourism Movement menunjukkan arah kebijakan yang lebih modern, digital, dan berwawasan lingkungan.
Ke depan, pariwisata Indonesia membutuhkan visi jangka panjang yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penguatan peran akademisi, pemanfaatan teknologi berbasis data, serta adopsi pendekatan regenerative tourism yang tidak hanya meminimalkan dampak negatif, tetapi juga memulihkan ekosistem dan memberdayakan Masyarakat menjadi kunci.
Tren Pariwisata Dunia 2026: Lebih kepada awareness dan selektif
Memasuki 2026, tren pariwisata global menunjukkan pergeseran. Wisatawan semakin sadar terhadap isu lingkungan dan originalitas budaya. Konsep mass tourism perlahan ditinggalkan, digantikan oleh slow tourism, wellness tourism, faith-based tourism, dan regenerative tourism.
Organisasi global seperti UNWTO memproyeksikan bahwa destinasi yang mampu mengelola dampak sosial dan lingkungan secara transparan akan lebih dipercaya dan dipilih wisatawan. Teknologi mulai dari kecerdasan buatan hingga analitik data akan memainkan peran besar dalam mengatur arus wisatawan, personalisasi pengalaman, dan efisiensi promosi.
Bagi negara seperti Indonesia, tren ini merupakan peluang sekaligus tantangan. Indonesia memiliki modal kuat: keanekaragaman budaya, nilai spiritual, dan kearifan lokal yang sangat relevan dengan tren global. Namun tanpa tata kelola yang kuat, peluang ini bisa terlewatkan. Konektivitas penerbangan dan kemudahan visa juga menjadi faktor penentu dalam menentukan pilihan destinasi. Negara dengan kebijakan visa friendly cenderung mengalami lonjakan kunjungan.
Pariwisata Indonesia 2026: Apa yang harus ditempuh?
Agar pariwisata Indonesia tetap eksis, bersinar, dan berdampak nyata bagi masyarakat, setidaknya ada empat langkah strategis yang perlu diprioritaskan.
Pertama, pemerataan destinasi berbasis konektivitas dan narasi. Promosi tidak cukup hanya memperkenalkan destinasi baru, tetapi harus diiringi akses transportasi, infrastruktur dasar, dan cerita kuat yang menjual identitas lokal. Promosi tidak hanya menampilkan keindahan alam, tetapi juga cerita budaya, pengalaman lokal, dan atraksi yang tidak ditemukan di tempat lain. Hal ini penting untuk memperluas durasi tinggal wisatawan dan meningkatkan pengeluaran mereka selama berwisata di Indonesia.
Kedua, peningkatan kualitas SDM pariwisata. Pariwisata 2026 menuntut pekerja industri yang adaptif, digital-savvy, dan berwawasan global. Pendidikan vokasi dan perguruan tinggi perlu dilibatkan lebih aktif dalam perumusan kebijakan dan kurikulum industri.
Ketiga, penguatan pariwisata inklusif. Segmen seperti wisata ramah Muslim, wisata lansia, dan wisata disabilitas bukan lagi pasar niche, melainkan masa depan pariwisata global dan Indonesia sangat siap untuk memimpin di bidang ini.
Keempat, tata kelola yang transparan dan berbasis riset. Pajak pariwisata, kebijakan lingkungan, dan investasi harus diawasi secara terbuka agar benar-benar berdampak pada konservasi dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pada pertumbuhan fisik destinasi.
Pariwisata yang maju bukanlah pariwisata yang hanya ramai dikunjungi, melainkan yang mampu menghidupkan ekonomi lokal, menjaga budaya, dan merawat lingkungan.
Dengan kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat, pariwisata Indonesia tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga menjadi rujukan dunia. Bukan sebagai destinasi murah, melainkan sebagai destinasi bernilai dan berkelanjutan. Jika dikelola dengan visi jangka panjang, pariwisata bukan sekadar sektor ekonomi, tetapi jalan strategis menuju kesejahteraan bangsa. (*)