Lebih dari 50 perusahaan terkemuka asal Korea Selatan (Korsel) di bidang alat kesehatan, layanan rumah sakit, dan produk kosmetik dilaporkan berencana berinvestasi di pasar kesehatan Indonesia. Ini terungkap dari dari pagelaran Indonesia-Korea Medical Roadshow 2023, yang diselenggarakan Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia, Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) dan Korea Health Industry Development Institute (KHIDI).
"Kami akan melanjutkan berbagai bentuk program dukungan untuk mempromosikan pelayanan medis dan alat kesehatan Korea di Indonesia, serta memperluas kehadiran Korea di pasar Asia Tenggara," kata Direktur Jenderal KOTRA Jakarta, Lee Janghee, Selasa (31/10/2023).
"Tahun ini menandakan peringatan 50 tahun hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea. Baru-baru ini, melalui RCEP dan CEPA, kedua negara telah memperkuat kerja sama ekonomi dan mencatat nilai perdagangan sekitar US$25 miliar (Rp397 triliun) pada tahun 2022," tambahnya.
Menurut Lee, kerja sama yang terjalin antara kedua negara sesungguhnya bukan hanya berupa ekspor dan impor minyak bumi dan gas alam, barang bernilai tinggi seperti semikonduktor dan mobil. Tetapi juga produk yang menyentuh kulit manusia, seperti alat kesehatan, kosmetik, dan barang konsumsi lainnya.
"Tahun ini, pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan inovatif yang mengizinkan tenaga kesehatan asing praktik di Indonesia guna memperkuat saya saing industri kesehatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat," kata Lee.
Indonesia sendiri merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, tetapi tenaga dan infrastruktur kesehatannya masih terbatas. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), RI hanya memiliki tujuh tenaga kesehatan kerja aktif untuk tiap 10.000 penduduk, di mana angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan Thailand, Australia, dan Korsel.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, RI telah mengumumkan rencananya reformasi di bidang kesehatan tahun ini. "Adapun yang menjadi poin kunci adalah mengizinkan tenaga kerja kesehatan asing untuk berpraktik di Indonesia, walaupun masih diperlukan peraturan pelaksanaan yang lebih terperinci," jelasnya.
Di sisi lain, rencana ekspansi dari Korsel ke Indonesia mengalami sedikit tantangan, terutama mengenai sertifikasi produk halal dari Negeri Ginseng ke Tanah Air. Namun Lee sendiri menyebut kedua negara telah mendapatkan jalan keluar terkait sertifikat halal produk.
"Kami perlu mengikuti kebijakan pemerintah Indonesia dan kemudian menyesuaikan dengan kebijakan tersebut. (Jika kami mengikutinya) pada akhirnya kami akan berkesempatan mendapatkan sertifikasi itu," kata Lee kepada CNBC Indonesia mengungkap telah ada pembicaraan antara pemerintah Indonesia dan Korea terkait setifikasi produk halal.
Sebagai informasi, pemerintah RI dan Korsel telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama (MoU) Jaminan Produk Halal (JPH) pada awal September lalu. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kementerian Pertanian, Pedesaan, dan Pangan Chung Hwangeun di Jakarta.
Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI juga sudah mendatangi Korsel dan telah melakukan asesmen terhadap Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di Seoul. Penandatangan ini nantinya akan mempermudah produk dari Korea untuk mendapat sertifikat halal dari Indonesia.