Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. Ini merupakan reshuffle kedua sejak ia resmi dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024.
Dalam reshuffle kali ini, sejumlah menteri diganti, di antaranya di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Koperasi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Melansir dari cnnindonesia Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden Prabowo melakukan reshuffle adalah hasil dari evaluasi dan berbagai pertimbangan.
“Atas dasar evaluasi dan sejumlah masukan, sore ini Presiden memutuskan melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan, yaitu Kemenko Polhukam, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga,” ujar Prasetyo di Istana Negara, Senin (8/9).
Adapun lima menteri yang digantikan Presiden Prabowo, yaitu:
- Budi Gunawan dari jabatan Menko Polhukam
- Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan
- Abdul Kadir Karding dari jabatan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI
- Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi
- Dito Ariotedjo dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga
Sementara itu, Presiden Prabowo melantik empat menteri baru dan satu wakil menteri, yakni:
- Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan
- Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI
- Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi
- Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah
- Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah
Pergantian di pos Menko Polhukam dan Menteri Keuangan menjadi sorotan utama karena keduanya memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional.
Selain itu, pelantikan Mochamad Irfan Yusuf juga mendapat perhatian khusus. Mantan Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji ini resmi memimpin Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk, menggantikan lembaga sebelumnya. Perubahan nomenklatur tersebut otomatis menuntut adanya pengisian posisi menteri dan wakil menteri baru.
Reshuffle ini dipandang sebagai upaya Presiden Prabowo memperkuat kinerja pemerintah sekaligus menyesuaikan kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat