Kali ini Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dengan kewenangan penuh dari Presiden Jokowi, Bahlil Lahadalia punya kekuasaan mencabut izin-izin usaha pertambangan yang tak produktif.
Tujuan: memperlancar investasi. Namun, seperti yang sudah-sudah, celah aturan dan kewenangan ini dipakai untuk tujuan-tujuan lain yang berbau konflik kepentingan.
Ada lebih dari 2.000 izin pertambangan yang dicabut Menteri Bahlil Lahadalia sejak ia menjadi Ketua Satuan Tugas Penataan Lahan dan Penataan Investasi. Mandat ini merupakan perintah dalam Peraturan Presiden Nomor 70/2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi. Padahal, dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, kewenangan mencabut izin usaha pertambangan ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Masalahnya, kewenangan itu dipakai tak fair dan adil. Reportase Tempo menemukan ada konsesi tambang nikel yang tak produktif dan tidak beroperasi tak masuk dalam daftar pencabutan. Ternyata, oh, ternyata, perusahaan itu milik Menteri Investasi Bahli Lahadalia sendiri.
Izin-izin usaha tambang yang dicabut sebenarnya bisa dipulihkan jika pemiliknya bisa mengklarifikasi mengapa mereka belum mulai operasi. Namun, karena kriteria pencabutan tidak jelas, klarifikasi itu menjadi celah lain memainkannya. Para pengusaha yang menjadi narasumber Tempo mengaku dimintai uang untuk memulihkannya.
Jika izin tak bisa diklarifikasi ia menjadi permanen. Di sini celah ketiga muncul: pembaruan izin didapatkan oleh kolega atau para pengusaha yang selama ini dikenal dekat dengan penguasa. Beberapa narasumber menyebut tarif pemulihan izin mencapai puluhan miliar.
Tata kelola pertambangan yang buruk menjadi celah korupsi dan konflik kepentingan. Setelah tambang ilegal yang melibatkan mereka di lingkar kekuasaan, kini muncul permainan izin atas nama memperlancar investasi. Bagaimana mencegahnya? Simak laporan utama edisi pekan ini.
Comments powered by CComment