Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, menyelenggarakan Pertemuan dan Pemberian Penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
Acara yang mengusung tema “Peran JDIH dalam Mendukung Pembangunan di Daerah melalui Transformasi Digital Dokumen Hukum” ini digelar di Aula Timur Gedung Sate, Bandung, pada Senin, 29 September 2025.
Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, yang diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Funna Aulia Massaile, yang juga menjadi narasumber dalam sesi diskusi panel. Dalam diskusi tersebut, dibahas berbagai strategi untuk mengoptimalkan akses informasi hukum melalui kolaborasi, standardisasi dokumen, hingga penerapan legal tech sebagai inovasi modern dalam pengelolaan informasi hukum. Kehadiran Kemenkum Jabar menegaskan komitmennya dalam mengawal transformasi digital untuk menyediakan layanan hukum yang akurat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Wakil Gubernur Jawa Barat yang hadir secara langsung memberikan penghargaan kepada para pengelola JDIH terbaik dari kategori pemerintah daerah, sekretariat DPRD, hingga perguruan tinggi. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi kontribusi seluruh pihak, termasuk Kemenkum Jabar, dalam memajukan JDIH. "Transformasi digital JDIH adalah keharusan. JDIH harus menjadi sumber tunggal dan terpercaya bagi seluruh produk hukum untuk mencegah tumpang tindih regulasi yang dapat menghambat pembangunan, terutama di sektor investasi," tegasnya.
Hingga saat ini, JDIH Jawa Barat telah berhasil menghimpun lebih dari 30.818 dokumen hukum, sebuah pencapaian strategis untuk mewujudkan JDIH sebagai perpustakaan hukum terbesar di Jawa Barat. Ajang penghargaan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergitas antaranggota, berbagi pengetahuan, serta memotivasi pengelola JDIH untuk terus berinovasi demi mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan visi Indonesia Emas 2045.
Comments powered by CComment