Realisasi investasi di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menunjukkan tren positif. Hingga November 2025, nilai investasi telah menembus Rp 6,4 triliun dan menjadi terbesar kedua di NTB. “Minat investor berinvestasi mulai meningkat di Lombok Tengah. Terbukti sudah banyak yang (bangunan, red) terbangun dan sedang dibangun,” ucap Wakil Bupati Lombok Tengah M Nursiah pada Lombok Post, Minggu (30/11).
Meningkatnya investasi ini, kata wabup, salah satunya didukung dengan kemudahan perizinan dan aturan yang semakin dipatuhi para investor dalam negeri maupun luar negeri. “Mereka sudah mulai mematuhi mekanismenya,” imbuh Nursiah. Politisi Golkar ini melihat pembangunan investasi di daerah sudah mulai memperhatikan dampak lingkungan dan masyarakat. Jika hal itu tidak dilakukan, pemerintah daerah juga enggan meloloskan perizinan investor.
“Dengan demikian investor tidak perlu khawatir (untuk berinvestasi), karena sudah diberikan kemudahan perizinan, insentif, hingga membackup keamanan, ketertiban, kenyamanan dan sosialisasi pada masyarakat. Semua ini menjadi rangkaian layanan publik pemerintah daerah kepada investor,” beber mantan Sekda Loteng ini.
Lantas, bagaimana tindakan pemerintah daerah terhadap bangunan di kawasan wisata yang sudah terlanjur dibangun namun belum mengantongi izin? Wabup Nursiah menjelaskan, pemerintah melalui DPMPTSP Loteng akan melihat kembali ketentuan yang berlaku serta dinas teknis terkait dan satgas.
“Penyelesaiannya tetap kita perhatikan sesuai perundang-undangan,” kata Nursiah. Sementara itu, Kepala DPMPTSP Loteng Jalaludin menyampaikan, capaian realisasi investasi tersebut melebihi target daerah Rp 2,1 triliun dan target Provinsi NTB sebesar Rp 3 triliun di luar pertambangan. Capaian ini menempatkan Loteng sebagai daerah dengan realisasi investasi terbesar kedua di NTB di bawah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). “Realisasi investasi kita hanya kalah dari Kabupaten Sumbawa Barat. Karena di sana ada pembangunan smelter,” cetusnya.
Jalaludin menjelaskan, realisasi investasi ini berpeluang bertambah. Mengingat hingga akhir tahun 2025, permohonan izin investasi yang masuk cukup banyak. Belum lagi laporan realisasi investasi di dalam kawasan The Mandalika belum dihitung. “Realisasi investasi ini di luar realisasi investasi di dalam kawasan The Mandalika. Kalau itu masuk, realisasi investasi kita akan jauh lebih besar lagi,” sebutnya. Sektor pariwisata, lanjut Jalaludin, menjadi penyumbang investasi terbesar berupa pembangunan hotel, vila, dan penginapan. Disusul sektor jasa dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang nilainya juga signifikan.
Hal itu menunjukkan geliat investasi di sektor pariwisata sedang tumbuh pesat di Loteng. Investasi tidak hanya terpusat di satu kawasan, namun tersebar di Selong Belanak hingga Teluk Bumbang dan Awang.
Dari total Rp 6,4 triliun investasi yang masuk, terhitung penanaman modal dalam negeri (PMDN) mendominasi hingga 60 persen, disusul penanaman modal asing (PMA). “Menariknya yang berinvestasi kebanyakan pemodal dalam negeri dan local,” imbuh mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng ini.
Mendominasinya pemodal dalam negeri, kata dia, menunjukkan kemampuan mereka ikut membangun daerah. Tinggal tugas pemerintah daerah bersama masyarakat menjaga iklim investasi tetap bagus. “Mohon dukungan bersama untuk sama-sama kita menjaga iklim investasi yang sudah bagus ini agar bisa semakin bagus ke depan,” ujar Jalaludin.


Comments powered by CComment