Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui gelontoran utang sebesar US$500 juta atau setara Rp7,69 triliun (asumsi kurs Rp15.386 per dolar AS) kepada Indonesia.
Pinjaman itu diberikan untuk mendukung agenda pembangunan RI dan prioritas reformasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, mengurangi hambatan perdagangan, serta meningkatkan skala usaha.
Pinjaman untuk sub program kedua dari tiga sub program Program Daya Saing, Modernisasi Industri, dan Percepatan Perdagangan (CITA) ini melanjutkan keberhasilan sub program pertama yang disetujui pada Oktober 2021.
"Reformasi kebijakan di bawah program ini akan membantu Indonesia menarik lebih banyak investasi, termasuk dalam bisnis ramah lingkungan dan berkelanjutan, mengurangi hambatan perdagangan, dan memberdayakan perusahaan lokal," kata Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga dikutip dari laman ADB, Senin (25/9).
Ia mengatakan CITA sejalan dengan visi Indonesia 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Tominaga juga menyebut CITA merupakan bagian integral dari strategi kemitraan negara ADB untuk Indonesia pada 2020-2024, khususnya jalur strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat ketahanan iklim.
Lebih lanjut, ADB menilai pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian tindakan untuk memperbaiki iklim investasi, sebagaimana disepakati dalam sub program dua.
Persetujuan izin usaha telah dilakukan lebih cepat melalui pembaruan pendekatan berbasis risiko yang bersifat pengajuan tunggal secara online, yang mengintegrasikan tingkat nasional, sub nasional, dan nasional.
Selain itu, untuk menarik lebih banyak investasi dan mendukung transisi Indonesia menuju perekonomian rendah karbon, pemerintah memperdalam reformasi sub program satu.
Reformasi itu antara lain, mendorong investasi pada efisiensi energi dan menciptakan lingkungan yang mendukung lebih banyak investasi ramah lingkungan.
Lalu, mendorong investasi asing langsung untuk pembuatan baterai kendaraan listrik.
ADB juga menyebut pemerintah menerapkan tiga sistem baru di bawah Rencana Induk Ekosistem Logistik Nasional (2020-2024). Hal itu dilakukan untuk menghubungkan sektor publik dan swasta dalam rantai logistik secara digital, termasuk meluncurkan platform pembayaran online untuk layanan logistik dengan enam bank yang menerapkan sistem pembayaran online.
Sebagai bagian dari upayanya untuk meningkatkan skala perusahaan, pemerintah Indonesia memperbaiki ekosistem kewirausahaan. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas perusahaan agar lebih berorientasi ekspor dan teknologi, khususnya perusahaan yang dimiliki oleh perempuan.
(mrh/agt)
Comments powered by CComment