Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kebutuhan investasi infrastruktur senilai Rp 6.445 triliun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dari jumlah tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu memenuhi 37% atau sebesar Rp 2.385 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mendorong pemenuhan kebutuhannya dengan mengutamakan proyek-proyek non-APBN. Langkah ini termasuk juga untuk realisasi sejumlah proyek strategis nasional (PSN). Proyek-proyek ini didukung oleh Kementerian/Lembaga (KL) teknis, dengan dukungan investasi dari pihak luar.
"Pertama Public Private Partnership, KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Itu dikoordinasikan melalui PSN," kata Airlangga, dalam Konferensi Pers di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).
Airlangga mengatakan, pemerintah telah memetakan mana proyek yang perlu dukungan pemerintah secara penuh dan mana yang harus mengandalkan bantuan pihak luar. Skema dukungan investasi ini pun sejauh ini telah berjalan baik, antara pemerintah dan badan usaha swasta.
Selain itu, Airlangga juga menyampaikan proyek-proyek PSN yang menggunakan skema KPBU telah samlai di tahap kesepakatan pembiayaan atau financial close. Dengan demikian, ia menjamin proyek-proyek itu akan berlanjut.
"Proyek PSN dilanjutkan yang KPBU, financial-nya sudah close. Jadi itu berlanjut," ujarnya.
Sebagai tambahan informasi, berdasarkan mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengidentifikasi kebutuhan investasi infrastruktur senilai Rp 6.445 triliun, di mana APBN hanya mampu menyediakan Rp 2.385 triliun atau 37% dari total kebutuhan anggaran.
"Hal tersebut berarti pembiayaan infrastruktur masih tetap memerlukan sumber-sumber lain, semisalnya skema Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebagai contoh antara lain pengembangan Kawasan Industri (KI), percepatan Program Smelter, dan pembangunan KEK," kata Airlangga, dalam keterangan tertulis, Jumat (27/10/2023).
Di Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sendiri, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut di kementeriannya ada 20 proyek tol selesai berkat skema pendanaan KPBU dengan nilai Rp 150,42 triliun. Kemudian sebanyak 7 PSN jalan tol yang diselesaikan melalui penugasan BUMN senilai Rp 53,24 triliun.
"Pembangunan jalan tol yang bertujuan meningkatkan konektivitas harus diikuti dengan pembangunan jalan konektor. Jadi jalan tol ini harus diikuti terutama pemerintah daerah, untuk pengembangan wilayahnya," ujar dia dalam acara Konferensi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Grand Hotel Sheraton, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).
Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 terdapat 211 proyek dan 13 program dalam daftar PSN dengan estimasi total nilai investasi sebesar Rp 5.746,9 triliun. Proyek-proyek tersebut tersebar di beberapa sektor di antaranya pembangunan infrastruktur konektivitas seperti pelabuhan, jalan tol, kereta api, dan bandar udara, peningkatan ketahanan energi, pengembangan kawasan dan hilirisasi industri, dan penyediaan infrastruktur dasar.
(shc/kil)
Comments powered by CComment