Nilai investasi selalu menjadi indikator penting dalam melihat kondisi ekonomi sebuah negara atau daerah. Di Indonesia, nilai investasi dirilis oleh Kementerian Investasi/BKPM.
Angkanya berasal dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan pelaku usaha secara daring melalui aplikasi Online Single Submission (OSS).
Berdasarkan data yang dirilis oleh BKPM RI tersebut, investasi asing (PMA) di Kota Medan pada 2023 naik tajam. Hingga triwulan III, investasi asing sudah hampir tiga kali lipat investasi di tahun 2021 (149,4 juta dolar AS dibanding 57,2 juta di tahun 2021).
Namun kondisi berlawanan terlihat pada investasi domestik (PMDN) yang pada triwulan III tahun 2023 hanya mencapai 3,3 triliun rupiah. Padahal di tahun 2021, investasi domestik di Medan mencapai 5,1 triliun. Nilai investasi ini memang masih mungkin naik setelah laporan triwulan IV dirilis oleh Kementerian Investasi/BKPM.
Penurunan investasi domestik yang signifikan di 2023 terjadi pada sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran serta jasa lainnya. Pada sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi justru terdapat lonjakan besar, yakni 1,3 triliun dibanding 601,5 miliar pada tahun 2021. Sementara itu, tingginya nilai investasi asing di tahun 2023 disumbang oleh investasi di sektor jasa lainnya yang tercatat sebesar 88,7 juta dolar AS.
LKPM sebagai data realisasi investasi
Data realisasi investasi yang dirilis oleh BKPM RI ini bersumber dari LKPM. Penyampaian LKPM diamanatkan oleh Undang-undang No. 5 Tahun 2007 dan teknisnya diatur dalam Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021.
Namun tidak semua pelaku usaha diwajibkan menyampaikan LKPM. Pelaku usaha yang wajib menyampaikan LKPM adalah pelaku usaha skala kecil, menengah, dan besar. Sementara pelaku usaha mikro, bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi tidak diwajibkan (Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021, pasal 32).
Untuk diketahui, usaha yang disebut mikro adalah usaha yang dibuka dengan modal dibawah 1 miliar rupiah, diluar tanah dan bangunan, dengan hasil penjualan tahunan dibawah 2 miliar rupiah (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021).
Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka jumlah usaha mikro di Kota Medan dipercaya cukup besar jumlahnya yang umumnya tidak menyampaikan LKPM. Artinya, investasi di kelas mikro tidak termasuk dalam data investasi yang dikeluarkan BKPM.
Faktanya, tidak semua pula usaha kecil, menengah, dan besar di Kota Medan disiplin menyampaikan LKPM. Beberapa usaha yang melaporkan LKPM pun diketahui mengalami kendala teknis pengisian sehingga datanya tidak ikut direkapitulasi. Fakta-fakta ini ditemukan oleh Tim Pengendalian DPMPTSP Kota Medan di lapangan. Jika demikian, dapat diasumsikan bahwa nilai investasi yang ada di lapangan lebih besar dari data yang dirilis oleh BKPM.
Jumlah usaha mikro di Kota Medan dipercaya cukup besar namun realisasi investasinya umumnya tidak tercatat karena tidak menyampaikan LKPM. Sementara belum semua usaha kecil, menengah, besar menyampaikan LKPM.
PDRB
Untuk melengkapi bahan analisis perkembangan dunia usaha di Kota Medan, maka data PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) yang dikeluarkan BPS dapat membantu. Data BPS menunjukkan bahwa PDRB Kota Medan atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar 2,62% dan naik lagi di tahun 2023 menjadi 4,71%.
Hanya sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang mengalami penurunan (-0,78), sementara lapangan usaha yang lain mengalami kenaikan. Data ini menunjukkan bahwa dunia usaha di Kota Medan secara umum bertumbuh setelah tahun 2020.
Secara umum dunia usaha di Kota Medan bertumbuh setelah 20200
Pertanyaan-pertanyaan yang muncul kemudian adalah: bagaimana cara meningkatkan investasi di Kota Medan? Apa saja hambatannya? Untuk menelusurinya, perlu dibedakan antara realisasi investasi berdasarkan LKPM (data BKPM) dan realisasi investasi yang sesungguhnya tumbuh di lapangan.
Comments powered by CComment