Bangunan infrastruktur "Sistem "Pertanian Kota" kegiatan program DKP3 (Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan) Kota Depok yang minim lahan; untuk wujudkan swasembada Bahan Pokok Pangan (BPP) bagi warga Kota Depok, khususnya BPP tananan sayur mayur dan lainnya untuk kepentingan warga Depok.
Bangunannya di bangun dengan teknoligi canggih hidrophonik yang mampu antisipasi iklim panas ekstreem dan adanya ancaman fenomena badai panas gorilla pada tahun 2025 ini dan 2026.
Sehingga, dengan adanya bangunan dengan pagu APBD sekitar Rp 4 miliar tersebut, ditinjsu pimpinan dan ketua Komisi yang membidanginya, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) pelaksanaan kegiatan programnya ke Lokasi di Tapos, Kota Depok, Jawa Barat.
Demikian rangkuman bahan dan keterangan yang diperoleh NERACA dari sumber terkait dari DKP3 Kota Depok dan pemerhati pertanian kota serta lainnya. Hingga kemarin.
Berdasarkan keterangan dari Pimpinan/Wakil Ketua dan Ketua Komisi DPRD Kota Depok, ditegaskan bahwa setiap sorotan publik di mass kedua akan ditindak lanjuti secara cepat dan terbuka."Persoalan ini tidak boleh berlarut, dan hari ini sudah mulai ada titik terang,” tegas Khurullah Ketua Komisi A DPRD Kota Depok yang membidangi kegiatan APBD di DKP3 Kota Depok.
Dikatakan, langkah sidak tersebut, mempertegas posisi DPRD Kota Depok bukan sekadar penampung aspirasi."Melainkan melaksanakan pengawasan yang kritis, responsif, dan solutif," katanya.
Kini, lanjutnya, publik menunggu komitmen Pemerintah Kota Depok untuk menindaklanjuti temuannya ini secara nyata. Sehingga, masalah serupa tidak terulang.
Sementara Kepala DKP3, Ir. Widyati Riyandani, menyatakan siap menindaklanjuti masukan Komisi A DPRD."Bangunan tersebut akan dioptimalkan pemanfaatannya demi kepentingan masyarakat warga Depok, sesuai kebermanfaatan, transparansi dan akuntabilitas," ujar Kadis DKP3 Kota Depok kepada wartawan.
Sedangkan Komisi A DPRD Depok, tegaskan bangunan dengan pagu sekitar Rp 4 miliar di bawah SUTET Tapos untuk ditindaklanjuti lanjuti dan dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Hadir dalam Sidak kev Tapos, diantaranya: Wakil Ketua DPRD Yuni Indriany, Ketua Komisi A DPRD Kota Depok Khairulloh bersama Anggota lainnya; HTM Yusufsyah Putra, Gerry Wahyu Riyanto SH,MH, dan H.Edi Masturo SE, Hafidz Nasir, Bintoen, Nurdin, Samuel. Dan, didampingi Kepala DKP3 Ir.Widyati Riyandani, dan Adam selaku Kabid serta jajaran staf terkait DKP3 Kota Depok.
Selain melakukan sidak bangunan dibawah jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) samping Rumah Potong Hewan (RPH) Tapos, Depok. Sidaknya, ini menjadi langkah cepat sekaligus sinyal tegas DPRD menanggapi "kegaduhan publik".
Sebelumnya, sejumlah media menyoroti dugaan adanya bangunan senilai Rp 4 miliar yang menimbulkan keresahan dan pertanyaan besar di masyarakat.
Bahkan, Komisi A menunjukkan bahwa kritik publik tidak akan dibiarkan menggantung. Dengan hadir langsung ke lapangan, DPRD memastikan transparansi anggaran kegiatan Origran APBD Kota Depok yang sekaligus menguatkan peran fungsi pengawasan DPRD, agar uang rakyat tidak disalahgunakan.
“Kami berterima kasih atas informasi masyarakat dan media. Inilah bukti bahwa DPRD, khususnya Komisi A, tidak tinggal diam. Setiap sorotan publik akan kami tindaklanjuti secara cepat dan terbuka. Persoalan ini tidak boleh berlarut, dan hari ini sudah mulai ada titik terang,” tegas pimpinan komisi A.
Langkah ini, lanjutnya mempertegas, bahwa posisi DPRD Kota Depok bukan sekadar penampung aspirasi, melainkan pengawas yang kritis, responsif, dan solutif. Demikian ditegaskan lagi oleh Komisi A DPRD Kota Depok yang diperoleh NERACA. Dasmir
Comments powered by CComment