Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati bersama Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menandatangani persetujuan bersama APBD Kulonprogo 2024 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kulonprogo, Senin (27/11/2023).
Dalam APBD 2024, pembangunan masih berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik melanjutkan sejumlah proyek yang belum selesai dan proyek strategis lain.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kulonprogo, Yuliyantoro mengatakan unsur pendapatan daerah pada APBD 2024 diperkirakan mencapai Rp1,711 triliun, sementara unsur belanja daerah mencapai total Rp1,794 triliun dengan defisit belanja Rp82,469 miliar.
APBD Kulonprogo 2024 masih fokus pada pembangunan infrastruktur utamanya di wilayah Kulonprogo bagian selatan. Menurut Yuliyantoro, pembangunan infrastruktur berperan penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kulonprogo harus berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur karena ketersediaan infrastruktur yang andal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha,” kata Yuliyantoro di Ruang Sidang Paripurna, Senin.
Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati mengatakan beberapa program harapan Dewan telah dipenuhi dalam APBD Kulonprogo 2024 seperti hibah untuk 16 RW di Kelurahan Wates guna mendukung pembangunan infrastruktur. Pasalnya, Kelurahan Wates tidak memiliki dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).
Selain itu, Dewan meminta Pemkab Kulonprogo untuk merencanakan pembangunan jalan penunjang akses jembatan dan pengembangan JJLS menyusul dimulainya pembangunan Jembatan Srandakan III. Tidak hanya itu, Dewan juga meminta Pemkab menangani abrasi di Pantai Trisik dan reklamasi penambangan sepanjang Sungai Progo. Begitupun dengan penyelamatan lingkungan dengan pengembangan konservasi mangrove.
"Perekonomian atau PDRB [Produk Domestik Regional Bruto] Kulonprogo banyak ditopang dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Di sektor pertanian, Pemkab harus lebih memperhatikan faktor-faktor produksi pertanian daripada harga jual hasil pertanian," kata Akhid.
Menurut Akhid, efisiensi faktor produksi dapat dilakukan dengan penggunaan listrik untuk pertanian. Guna meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian, Pemkab disarankan menjamin ketersediaan pupuk bagi petani. Beberapa cara yang dapat ditempuh yaitu menambah kuota alokasi pupuk dari APBN bagi petani Kulonprogo, mengawasi distribusi pupuk, serta menertibkan administrasi/kartu tani agar mudah diakses oleh petani.
Tak Banyak Berubah
Penjabat Bupati Kulonprogo, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan terdapat beberapa kesepakatan bersama yang telah dicapai pada rapat paripurna, yakni menyepakati adanya penurunan PAD pada pajak daerah sebesar Rp5 miliar; menyepakati kenaikan gaji dan tunjangan PNS sebesar 8% serta menambah gaji dan tunjangan PPPK Dinas Komunikasi dan Informastika (Diskominfo); serta mengurangi gaji pokok pegawai pensiun 2024 sehingga terakumulasi menjadi Rp18,295 miliar. "Kami juga menyepakati tambahan Rp4,5 miliar untuk belanja perjalanan dinas DPRD menyesuaikan Perpres No.53/2023," kata Dwipanti. Menurutnya, tidak ada perubahan APBD secara signifikan dibandingkan ABPD 2023. Hanya saja, APBD 2024 lebih diefektifkan menyusul agenda besar seperti Pilkada 2024. (***)
Comments powered by CComment