Percepat Pembangunan Infrastruktur, Pemkab Bangkalan Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat

RadarMadura.id – Pembangunan ruas jalan kabupaten tidak dapat dilakukan dengan hanya mengandalkan APBD Bangkalan yang terbatas. Langkah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur juga barus melibatkan pemerintah pusat.

Pj Bupati Bangkalan Arief M. Edie bersama jajarannya melakukan rapat terbatas dengan anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin di Pendopo Agung Kamis (28/12). Dalam pertemuan tersebut, juga ada pejabat di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Jawa-Bali.

Syafiuddin menyatakan, rapat terbatas yang dilakukan untuk membangun sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya, bisa menuntaskan persoalan yang ada di Pulau Garam. Khususnya, di Kabupaten Bangkalan.

Salah satunya mengenai peningkatan infrastruktur jalan kabupaten yang banyak rusak ringan, sedang, hingga berat. Dengan begitu, nantinya bisa diintervensi oleh pemerintah pusat. Apalagi, dengan adanya  Instruksi Presiden (Inpres) 3/2023.

”Kami sudah suarakan kepada pemerintah pusat agar jalan-jalan yang rusak di Kabupaten Bangkalan bisa diintervensi oleh pemerintah pusat,” tegasnya. 

Pihaknya sangat mengapresiasi sikap Pj Bupati Bangkalan Arief M. Edie yang sangat terbuka dan bersedia berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jalan dengan skema pendanaan yang diatur dalam Inpres bisa direalisasikan.

”Karena pembangunan infrastruktur jalan tidak bisa mengandalkan keuangan daerah. Namun, harus ada  sentuhan dari APBN dan APBD Provinsi Jatim," sambungnya.

Pj Bupati Bangkalan Arief M. Edie merespons positif fasilitasi yang dilakukan anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin antara pemkab dan pemerintah pusat. Itu menjadi kesempatan besar bagi pemkab untuk mempercepat pembangunan ruas jalan kabupaten di Bangkalan.

”Pemkab akan menyiapkan administrasi pengajuan pembangunan jalan (dengan pendanaan Inpres) kepada pemerintah pusat,” katanya. Pertemuan terbatas yang dilakukan juga membahas ruas jalan menuju Jembatan Suramadu. Saat ini pintu utama antara Madura dan Jembatan Suramadu kurang terawat. Sementara kewenangan penanganannya menjadi otoritas pemerintah pusat.

”Makanya, yang bisa kami lakukan hanya bersih-bersih. Tempat itu harus lebih baik daripada yang lain. Dengan demikian, Januari akan kami bahas kembali apa yang harus dilakukan ke depan. Salah satunya akses Suramadu itu,” tandasnya. (jup/onk)