Susun Riparkab Lotim, Pembangunan Pariwisata Harus Terintegrasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tengah proses menyusun draf Rancangan Induk Pariwisata Kabupaten (Riparkab).

Salah satu tim penyusun dari akademisi selalu tim ahli, Dr. Putrawan Habibi menyebut Riparkab ini sangat penting dan melibatkan banyak pihak. Pasalnya, pembangunan pariwisata harus terintegrasi.

Menjawab media di Selong, Senin, 9 Oktober 2023, Dr. Habibi mengatakan di NTB, investasi terbesar adalah sektor wisata. Bukanlah mimpi, Riparkab yang sedang disusun ini tercapai. Di mana, dokumen ini dirancang untuk lima belas tahun ke depan.

Pembangunan pariwisata juga harus kolaboratif. Tumbuhnya cepat dan jatuhnya juga cepat. Merancang pembangunan pariwisata tidak bisa hanya dari Dinas Pariwisata.  Sebagai tim ahli, sambung Putrawan, setelah memiliki Riparkab Lotim punya acuan pariwisata yang bersifat jangka panjang. Dokumen yang lama dirancang ini harapannya segera rampung dan segera diundangkan.

Dilihat sejauh ini, skala prioritas pariwisata Lotim. Intervensi dan dukungan pusat tidak bisa maksimal, karena tidak ada Riparkab. Riparkab ini juga menjadi sarana koordinasi lintas OPD untuk pembangunan pariwisata. Apalagi pemerintah pusat memprioritaskan tiga sektor, wisata, pertanian dan kelautan. Dalam hal ini, Lotim punya ketiga sektor prioritas tersebut.

Namun, fakta selama ini, tak merajut ke pusat maka pembangunan pariwisata tidak. Agar bisa menghadirkan DAK fisik dalam bidang pariwisata, disyaratkan memiliki dokumen Riparkab.

“Uang di pusat itu ibarat buah yang siap petik, tapi harus ada alat yang digunakan untuk mengambilnya,” sebut Putawan.

Selama ini, karena alasan belum ada Riparkab infrastruktur pariwisata di Lotim tidak bisa membangun secara maksimal.

Penyusunan Riparkab yang akan berlaku sampai 2038 tersebut memakai konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Lotim dibagi tiga Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK). Wilayah tengah, selatan dan utara. Wilayah tengah itu urban tourism, wilayah utara merupakan kawasan pegunungan, dan wilayah selatan merupakan pesisir. “Karena tak punya hotel, pembangunan diarahkan ada buat aula yang besar di perkotaan. Hotel berbintang untuk convention, meeting,” terangnya.

Riparkab dibangun setidaknya ada empat pilar pembangunan wisata. Tata kelola, peningkatan ekonomi masyarakat lokal, konservasi lingkungan dan perlindungan budaya.

Tahap awal, regulasi harus kuat, termasuk promosi master plan. Pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan kemitraan, industri, konservasi lingkungan, inklusivitas, konektivitas antar destinasi. “Orang tua, difabel bisa ikut menikmati wisata,” demikian. (rus)