Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berkolaborasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk menghadirkan tenaga pariwisata yang kompeten dan berkualitas.
"Dengan sertifikasi, tenaga pariwisata dapat meningkatkan keterampilan dan profesionalisme dalam melayani pengunjung sesuai standard," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.
Ia menyebutkan sertifikasi bagi pekerja juga mendorong dunia usaha dan industri pariwisata mematuhi peraturan dan standard yang ditetapkan atas layanan dan proses bisnis mereka yang berkelanjutan, sehingga menghasilkan pengalaman wisata yang lebih baik bagi wisatawan
Ia menyebutkan sertifikasi bagi pekerja juga mendorong dunia usaha dan industri pariwisata mematuhi peraturan dan standard yang ditetapkan atas layanan dan proses bisnis mereka yang berkelanjutan, sehingga menghasilkan pengalaman wisata yang lebih baik bagi wisatawan
Program itu, lanjut dia, menekankan pentingnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang memiliki standard nasional juga internasional dalam upaya menghadirkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sehingga berdampak pada kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja.
Dia juga mengatakan, dari target 15 juta tenaga kerja pariwisata Indonesia pada 2024 sebagian besar belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan standard nasional maupun internasional, karenanya sertifikasi menjadi instrumen sebagai solusi.
Dia juga menargetkan sebanyak 45 ribu pekerja pariwisata dapat tersertifikasi sebagai profesional di bidang pariwisata yang bersertifikat nasional dan internasional sesuai dengan bidang keahlian dan bidang pekerjaannya.
Lebih lanjut Sandiaga mengatakan kesenjangan lain yang diidentifikasi dalam pengembangan SDM pariwisata di Tanah Air adalah keterampilan yang diajarkan kepada siswa dan kebutuhan industri.
Oleh karena itu, Kemenparekraf menekankan pentingnya peran lembaga pendidikan dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia, khususnya desa wisata.
Oleh karena itu, Kemenparekraf menekankan pentingnya peran lembaga pendidikan dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia, khususnya desa wisata.
"Saat ini politeknik pariwisata di bawah naungan kami sudah menerapkan ASEAN Common Competency Standard for Tourism Profession (ACCSTP) dan Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC) yang berbasis industri, fleksibel, dan terstruktur dengan baik untuk enam bidang pekerjaan (sektor perhotelan dan perjalanan) di sektor pariwisata," ujar Sandiaga.
Keenam politeknik pariwisata tersebut menjadi proyek percontohan yang menjadi acuan bagi lembaga pendidikan vokasi lainnya di kawasan ASEAN
Keenam politeknik pariwisata tersebut menjadi proyek percontohan yang menjadi acuan bagi lembaga pendidikan vokasi lainnya di kawasan ASEAN
Poltekpar di bawah naungan Kemenparekraf juga telah menjalin hubungan erat dengan masyarakat melalui program pengabdian masyarakat di desa wisata.
Para dosen dan mahasiswa terlibat aktif dalam program pengembangan masyarakat yang memungkinkan mereka mendapatkan pengalaman langsung sekaligus menyelesaikan permasalahan nyata di desa wisata dan memberdayakan masyarakat.
Para dosen dan mahasiswa terlibat aktif dalam program pengembangan masyarakat yang memungkinkan mereka mendapatkan pengalaman langsung sekaligus menyelesaikan permasalahan nyata di desa wisata dan memberdayakan masyarakat.
Indonesia, dikatakan Sandiaga, menempatkan pendidikan bagi generasi muda sebagai salah satu prioritas nasional. Hal ini tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2020-2045.
Tahun 2045 menandai visi Indonesia Emas yang memiliki bonus demografi. Indonesia Emas ditandai dengan jumlah penduduk produktif yang mencapai 70 persen (antara 15-64 tahun) dibandingkan kelompok umur lainnya.
"Oleh karena itu, Indonesia akan selalu berupaya mengembangkan kebijakan untuk mendukung pendidikan dalam berbagai cara karena kami percaya bahwa pendidikan adalah jenis investasi terbaik yang pernah ada," katanya.
Comments powered by CComment