Investasi swasta mulai mengalir untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara. Pekan depan, pembangunan IKN yang sepenuhnya berasal dari investasi swasta akan mulai dilakukan.
Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono menyampaikan, proyek infrastruktur itu mencakup pembangunan perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan. Selain itu, proyek akan dibangun mencakup pusat arena olahraga.
“Pekan depan akan dimulai grounbreaking pembangunan IKN dengan investasi swasta. Bukan dari APBN yang selama ini sudah berjalan. (Nilai) hitungannya sekitar Rp 40 triliun,” kata Agung dalam Infrastructure Forum and Edutainment Expo di Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Agung menuturkan, ada 10 perusahaan dalam negeri yang terlibat dalam proyek perdana tersebut. Namun, ia tak bisa menyebutkan detail nama-nama investor ataupun perusahaan yang terlibat langsung. Ia optimistis, dengan masuknya investasi swasta akan semakin membuka peluang bagi investor lain untuk mau mendanai proyek IKN.
“Jadi, kalau orang bertanya apakah investasi masuk? Ya, Masuk. Kita saksikan pekan depan,” ujarnya.
Agung menyampaikan, OIKN sejauh ini telah menerima sebanyak 284 letter of intent (LoI) atau surat pernyataan minat berinvestasi di IKN dari para investor dalam dan luar negeri. OIKN menyatakan, bakal mengawal ketat agar minat-minat yang disampaikan itu dapat terealisasi.
“284 LoI itu dari sekitar 21 negara. Terbanyak hampir setengahnya dari dalam negeri. Merah Putih,” kata Agung.
Agung menuturkan, khusus investor asing terbanyak datang dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu, ada Cina dan Jepang yang cukup aktif untuk mau menjajaki investasi di proyek kota baru tersebut.
Agung menuturkan, setidaknya ada delapan proses pengajuan investasi yang akan dilalui dari para investor. Setelah LoI diterima, akan dilakukan pertemuan langsung antar OIKN dengan calon investor yang dilanjutkan dengan surat respons atas LoI investor.
Selanjutnya, bila kedua pihak telah sepakat baru dilakukan studi kelayakan hingga akhirnya pada proses deal closing proyek yang akan dibangun. “Jadi, ini tahapan yang sudah kita susun. Kita akan terus kawal ini untuk mewujudkan investasi di IKN,” ujarnya.
Sejumlah insentif investasi pun disiapkan pemerintah pusat agar melancarkan peluang-peluang investasi yang datang dari berbagai negeri. Dimulai dari insentif fiskal hingga dalam penggunaan lahan di IKN.
Agung menambahkan, kawasan IKN juga sangat membutuhkan aliran modal investor swasta untuk membangun kawasan perumahan. Adapun kebutuhan investasi untuk perumahan merupakan yang terbesar pada awal pembangunan saat ini.
Agung mengatakan, proyek 47 tower atau rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) yang tengah dibangun dengan uang negara dipastikan tak akan cukup untuk menampung seluruh ASN yang akan pindah ke ibu kota baru.
Oleh karena itu, dibutuhkan pula kawasan perumahan yang bisa menampung para ASN maupun pendatang lainnya yang akan tinggal di IKN. OIKN pun membuka opsi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk bisa melancarkan pembangunan.
“Saat ini mungkin (kebutuhan) yang paling besar soal perumahan. KPBU jelas dibutuhkan untuk bangun hunian ASN. Dari APBN PUPR sudah membangun 47 tower, tapi ini tidak akan cukup,” kata Agung.
Skema pembiayaan
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan mengatakan, pemerintah menyiapkan skema pembiayaan yang menarik untuk menarik minat investor dalam pembangunan infrastruktur IKN.
"Pemerintah menyadari bahwa keterbatasan fiskal tidak akan cukup untuk membiayai pembangunan IKN yang membutuhkan dana yang sangat besar," kata Scenaider dalam acara "Peluang Investasi dan Pembiayaan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara" di Jakarta, Rabu.
Secara umum, pemerintah akan mengandalkan empat sumber pendanaan untuk pembangunan IKN, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anggaran pemerintah daerah, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan swasta.
Namun, Scenaider mengatakan bahwa pemerintah akan memprioritaskan skema KPBU untuk pembangunan infrastruktur IKN. Hal tersebut karena skema KPBU dapat mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur.
"Pemerintah akan menyiapkan skema KPBU yang lebih sederhana dan cepat," ujarnya.
Skema KPBU yang disiapkan pemerintah akan memiliki jangka waktu penyelesaian yang lebih pendek, yaitu enam bulan untuk proyek-proyek yang diinisiasi oleh swasta. Selain itu, pemerintah akan memberikan berbagai insentif kepada investor, termasuk insentif perpajakan.
Scenaider menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pembangunan IKN. Pemerintah juga akan menjamin kepastian hukum dan konsistensi pelaksanaan pembangunan IKN.
"Ini akan jalan terus karena undang-undangnya sudah ada jadi kepastian hukumnya akan terus kita lakukan dan konsistensi dari administrasi pemerintahan juga akan mendukung ini," kata Scenaider.
Pemerintah berharap agar skema pembiayaan IKN yang menarik dapat mendorong minat investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Hal tersebut penting untuk mempercepat pembangunan IKN dan mewujudkannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
Scenaider mengatakan, pembangunan IKN merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan geografis. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, diharapkan akan ada investasi yang lebih besar di wilayah tersebut.
"Dalam konteks perencanaan pembangunan IKN memang merupakan salah satu strategi kita untuk bisa mengurangi ketimpangan dalam konteks pembangunan geographical, yang mungkin saat ini lebih fokus di Jawa, Sumatra, dan dengan relokasi ibu kota ke Kalimantan kita harapkan juga relokasi akan ikut kesana," ujarnya.
Comments powered by CComment