Kabupaten Banyuwangi mendapatkan pengakuan sebagai salah satu dari delapan atau masuk 8 besar kabupaten dengan kinerja pelayanan investasi yang sangat baik di seluruh Indonesia.
Pengakuan ini diberikan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Tim penilai dari Kementerian Investasi/BKPM melakukan kegiatan uji petik penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) di Banyuwangi pada hari Selasa (10/10/2023).
Penilaian ini mencakup penilaian kinerja PTSP dan PPB pada tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Kegiatan peninjauan langsung di lapangan ini merupakan tahap akhir sebelum penetapan tiga terbaik pada masing-masing kategori.
“Hari ini, kami hadir di Banyuwangi untuk melakukan pengecekan dan validasi secara langsung di lapangan. Kami akan menggali informasi yang tidak dapat dicakup oleh dokumen dan wawancara melalui evaluasi lapangan ini,” kata Hary Alfredo Purba, salah satu anggota tim penilai.
Tim penilai juga mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk melihat secara langsung proses pelayanan perizinan, yang didampingi oleh Wakil Bupati Banyuwangi, Sugirah.
Wakil Bupati menjelaskan berbagai program dan inovasi yang telah dilakukan Banyuwangi dalam meningkatkan pelayanan investasi di daerah. Salah satunya adalah program Mobil Pemburu NIB Tepat untuk Masyarakat (Momentum).
Melalui program ini, dinas terkait menyediakan mobil khusus yang melayani pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Mobil ini melakukan kunjungan ke desa-desa dan pusat keramaian untuk membantu warga yang ingin mengurus izin usaha.
“Hanya dengan membawa KTP, NIB dapat segera diterbitkan. Pengurusannya mudah, cepat, dan gratis,” ujar Sugirah.
Mobil ini melakukan kunjungan tiga kali dalam seminggu. Dengan layanan ini, jumlah penerbitan NIB mengalami peningkatan yang signifikan. Hingga 6 Oktober 2023, sudah terbit 62.060 NIB.
“Legalitas usaha sangat penting. Selain memberikan ketenangan, pelaku usaha juga dapat lebih mudah mengakses permodalan,” tambah Sugirah.
Mal Pelayanan Publik (MPP) melayani hampir 300 jenis pelayanan di satu lokasi, termasuk layanan perizinan usaha dan investasi. MPP ini merupakan yang pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah kabupaten.
“Di sini juga terdapat bilik konsultasi yang membantu pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya melalui OSS,” imbuhnya.
Banyuwangi juga telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Digital, yang menghubungkan rencana tata ruang daerah dengan sistem OSS yang dibangun di tingkat pusat. RDTR ini mencakup kawasan Kecamatan Giri dan Glagah.
Layanan ini sangat membantu para calon investor. Dengan RDTR, mereka dapat memilih lokasi usaha yang sesuai, karena dapat melihat apakah lahan yang akan digunakan termasuk dalam kawasan hijau yang dilindungi atau tidak, sejak awal.
“Intinya, kami terus berupaya untuk memfasilitasi dan memberikan kemudahan perizinan usaha bagi masyarakat. Semakin banyak lapangan kerja yang tercipta, semakin sejahtera masyarakat kita,” tambah Sugirah. (*)
Comments powered by CComment