Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir mengingatkan pemerintah untuk proyek pembangunan infrastruktur tahun 2024 ini harus menggunakan skala prioritas.
"Baik itu di daerah daratan maupun wilayah kepulauan yang harus sesuai dengan skala prioritas". "Alasannya, anggaran yang dimiliki Pemkab Sumenep ini cukup terbatas," kata Abdul Hamid Ali Munir, Rabu (13/3/2024).
Politisi PKB Sumenep ini meminta, proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumenep, harus segera direalisasikan tahun ini. Mana yang paling prioritas, maka itu harus didahulukan. "Tapi, pengerjaannya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada," tegas Abdul Hamid Ali Munir.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Sumenep Eri Susanto mengaku bahwa untuk tahun 2024 ini Pemkab Sumenep melalui OPD yang dipimpinnya telah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 66,9 Miliar.
"Pembangunan infrastruktur Tahun 2024 ini Rp. 66.9 Miliyar," terang Eri Susanto. Dari Rp. 66.9 Miliar itu rinciannya, untuk pembangunan jalan Rp. 48 miliar serta air bersih dan sanitasi Rp.14 miliar. Sedangkan untuk DAK irigasi sekitar Rp 4,9 miliar," katanya.
Menurutnya, kegiatan DAK untuk penyediaan air bersih dan sanitasi paling banyak berada di daratan. Sebab, yang paling membutuhkan memang wilayah daratan di perairan. "Kalau DAK irigasi di kepulauan hanya ada satu kegiatan. Kalau tidak keliru, nominal anggarannya sebesar Rp. 600 juta," katanya.
Sedangkan untuk pelebaran jalan, yakni Jl. Raya Saronggi–Lenteng dengan anggaran Rp. 17.364.186.000 serta pelebaran jalan pertigaan Pasar Ganding–Lenteng Barat itu Rp19.864.900.000.
Kemudian lanjut Eri Susanto, untuk wilayah kepulauan hanya terdapat satu kegiatan yaitu berada di akses menuju Pelabuhan Batu Guluk, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean Sumenep. "Dengan anggarannya sebesar Rp 11 Miliar," terangnya.
Comments powered by CComment